Dalam sebuah keputusan penting, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang dapat dibenarkan dan bahwa pemerintah federal memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari dampak pemanasan global.
Sebelum melanjutkan membaca ada juga loh game online yang dapat melipatgandakan uang anda hanya di Mantap168 tempat judi online dan slot-slot online terpercaya. Ayo daftarkan diri anda sekarang juga dan mainnkan untuk mendapatkan keuntungan serta promo-promonya yang banyak sekali. Jangan lewatkan kesemapatan anda!!!
Putusan itu muncul setelah bertahun-tahun pertempuran hukum antara kelompok lingkungan dan pemerintah federal, dengan yang pertama berargumen bahwa pemerintah belum berbuat cukup untuk mengekang emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan.
Dalam keputusan 6-3, Mahkamah Agung memihak kelompok lingkungan, menyatakan bahwa “pemerintah federal memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan publik dalam perlindungan lingkungan, dan itu termasuk melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim.”
Keputusan tersebut dielu-elukan sebagai kemenangan besar bagi para pecinta lingkungan, yang telah lama berargumen bahwa pemerintah belum berbuat cukup untuk mengatasi masalah mendesak dari perubahan iklim.
“Keputusan hari ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam perjuangan kita melawan perubahan iklim,” kata Michael Brune, Direktur Eksekutif Sierra Club. “Ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa pemerintah federal memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan terbaik warganya dan planet ini.”
Keputusan Mahkamah Agung diharapkan memiliki implikasi luas untuk kebijakan iklim di Amerika Serikat, karena menetapkan preseden hukum untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah federal atas tindakannya (atau kekurangannya) tentang perubahan iklim.
Ini juga mungkin memiliki implikasi bagi negara lain di seluruh dunia, karena Amerika Serikat adalah salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar dan pemain kunci dalam negosiasi iklim internasional.
Putusan itu diambil saat Amerika Serikat bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-26 (COP26) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Glasgow akhir tahun ini.
Presiden Biden telah menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas utama pemerintahannya, dan keputusan Mahkamah Agung dipandang sebagai dorongan signifikan untuk agenda iklimnya.
Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih memuji keputusan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa “perubahan iklim adalah ancaman eksistensial bagi planet kita dan generasi mendatang, dan merupakan tanggung jawab kita untuk mengambil tindakan berani untuk mengatasinya.”
Pernyataan tersebut selanjutnya mengatakan bahwa pemerintahan Biden berkomitmen untuk “bekerja dengan Kongres, pemangku kepentingan, dan rakyat Amerika untuk memajukan tujuan iklim kita dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua.”
Namun, keputusan Mahkamah Agung itu bukannya tanpa kritik. Beberapa anggota parlemen konservatif dan kelompok industri mengkritik keputusan tersebut, dengan alasan bahwa itu akan berdampak negatif pada ekonomi dan menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor tertentu.
Dalam sebuah pernyataan, National Association of Manufacturers mengatakan bahwa keputusan tersebut “merusak kemampuan produsen untuk bersaing di pasar global dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.”
Terlepas dari kekhawatiran ini, keputusan Mahkamah Agung dipandang sebagai langkah maju yang signifikan dalam perang melawan perubahan iklim, dan kemungkinan besar akan berdampak luas pada kebijakan iklim di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.
Karena efek pemanasan global terus dirasakan di seluruh dunia, jelas diperlukan tindakan segera untuk mengatasi masalah mendesak ini. Keputusan Mahkamah Agung adalah pengingat yang kuat akan pentingnya mengambil tindakan berani dan tegas untuk melindungi planet kita dan mengamankan masa depan yang berkelanjutan untuk semua.
